Syarat Penyelenggaraan Pencatatan dan Pembukuan

Syarat-Syarat Penyelenggaraan Pencatatan

Dalam melakukan pencatatan tentunya harus didahului dengan keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh wajib pajak, baik itu keterbatasan sumber daya manusia maupun karena faktor penghasilan yang belum mempersyaratkan wajib pajak melakukan pembukuan.

Oleh karena itu perlu diperhatikan hal-hal di bawah ini:

a.      Pencatatan harus menggambarkan antara lain:

1.        Peredaran atau penerimaan bruto dan/atau jumlah penghasilan bruto yang diterima dan/atau diperoleh;

2.        Penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final.

b.      Bagi WP yang mempunyai lebih dari satu jenis usaha dan/atau tempat usaha, pencatatan harus menggambarkan secara jelas untuk masing-masing jenis usaha dan/atau tempat usaha yang bersangkutan;

c.       Selain kewajiban untuk menyelenggarakan pencatatan, WP orang pribadi harus menyelenggarakan pencatatan atas harta dan kewajiban.

Namun demikian tentunya diharapkan wajib pajak meningkatkan kualitas informasi mengenai keadaan keuangan perusahaannya tidak hanya melalui pencatatan yang hanya menginformasikan beberapa informasi saja akan tetapi seluruh informasi keuangan harus diketahui agar kondisi perusahaan dapat dikontrol.

Syarat-Syarat Penyelenggaraan Pembukuan

Selain sebagai alat untuk mengontrol kondisi keuangan perusahaan, pembukuan juga dilakukan untuk kepentingan laporan pajak guna menjadi patoka dalam melakukan pembayaran pajak penghasilan. Oleh karena itu, pembukuan dapat dilakukan dengan catata:

a.      Diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya;

b.      Diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan;

c.       Diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas;

d.      Pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah dapat diselenggarakan oleh WP setelah mendapat izin Menteri Keuangan;

Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.